Lantik Anggota Parpol Jadi Panwascam Wewiku, GMNI Desak Bawaslu Pusat Tindak Bawaslu Malaka

Lantik Anggota Parpol Jadi Panwascam Wewiku, GMNI Desak Bawaslu Pusat Tindak Bawaslu Malaka

ATAMBUA, Gerbangindonews. Com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu mendesak Bawaslu Pusat untuk menindak tegas tiga Komisioner Bawaslu Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Desakan GMNI Cabang Belu untuk Bawaslu Pusat menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada ketiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka itu karena dinilai gagal menjaga marwah independensi lembaga tersebut.

Pasalnya, Komisioner Bawaslu Malaka telah melakukan perekrutan dan penetapan (Melantik) salah satu anggota Partai Politik untuk menjadi Anggota Panwascam belum lama ini.

Hal ini ditegaskan Ketua GMNI Cabang Belu, Hendrikus Modok kepada gerbangindonews.com, Selasa (07/01/2020).

“GMNI Cabang Belu menilai Bawaslu Kabupaten Malaka gagal menjaga marwah indenpendensi. Oleh karena itu GMNI Cabang Belu mendesak Ketua Bawaslu Pusat untuk segera memberikan sanksi kepada ke tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka,” tegas Ketua GMNI Cabang Belu melalui pesan WhatsAppnya.

Baca Juga  Penyerapan Anggaran OPD Belu Tahun 2019 Dievaluasi, Dinas PUPR 99 Persen

Menurut Hendrik, beberapa hari yang lalu Bawaslu Kabupaten Malaka melaksanakan perekrutan dan seleksi anggota Panwascam di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka.

“Namun Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka melantik Eusobia Klau sebagai anggota Panwascam Kecamatan Wewiku yang teribat dalam salah satu partai politik di Kabupaten Malaka,” ungkap Hendrik.

GMNI Cabang Belu lanjut Hendrik menilai hal ini ada unsur politik di lembaga Bawaslu Kabupaten Malaka.

Baca Juga  Bunda PAUD Belu Raih Penghargaan Dari Kemendikbud RI

“Seharusnya lembaga Bawaslu Kabupaten Malaka harus bersikap adil dalam menjalankan amanah dan menjaga nilai indenpendensi untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan jujur, bukan melantik anggota Panwascam yang terlibat dalam partai politik,” katanya.

Oleh karena itu tambah Hendrik, GMNI Cabang Belu mendesak Ketua Bawaslu Pusat untuk segera memberikan sanksi kepada ke tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka.

“Karena dengan senjaga telah melanggar kode etik di lembaga yang terhormat ini dan juga memberikan pemecatan terhadap anggota Panwascam yg terlibat dalam partai politik tersebut,” pungkasnya.

Baca Juga  Rival Terkuat di Pilkada Belu 2020, WL dan AT Menunggu Keputusan Parpol

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek membantah adanya perekrutan dan penetapan anggota Partai Politik sebagai Anggota Panwascam.

Menurutnya, perekrutan dan penetapan anggota Panwascam tidak ada yang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik.

“Perekrutan kemarin tidak ada yang berasal dari pengurus parpol maupun anggota parpol,” kata Ketua Bawaslu Malaka ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya.

[A-01/Gin]

42

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: