Bupati Usulkan Penjabat Sekda Belu, DPRD Sebut Tak Paham Regulasi

ATAMBUA, Gerbangindonews. Com – Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu untuk belajar dan memahami regulasi terkait kewenangan penunjukan penjabat Sekda Belu yang tengah lowong.

“Saya minta kepada pemerintah supaya paham itu permendagri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan penjabat Sekda. Itu bukan Bupati bawa nama dari sini (ASN Pemkab Belu) untuk serahkan ke Gubernur untuk tetapkan,” tukas Cypri Temu kepada gerbangindonews, Rabu (15/01/2020) malam.

Menurut politisi Nasser itu, berdasarkan Permendagri nomor 91 tahun 2019 pasal 4, penunjukan penjabat Sekda adalah kewenangan Gubernur. Gubernur menunjuk penjabat minimal eselon 2b yang merupakan pegawai/pejabat propinsi.

“Jadi kalau Bupati bawa nama dari sini (Belu) yang pastinya Gubernur tidak akan tetapkan. Karena tidak paham regulasi itu, bukan kewenangan Pemkab, makanya tetap Pelaksana harian (Plh), pelaksana harian terus,” ungkap Cypri.

Lebih lanjut, Anggota DPRD Belu empat periode itu juga menyayangkan sikap Bupati Belu yang mengusulkan satu nama kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai penjabat Sekda.

“Sangat disayangkan, merujuk pada ketentuan yang mana itu, kalau cara pemerintah tidak memahami regulasi beginilah, seluruh OPD di Belu belum bisa mengesahkan Data Penggunaan Anggaran (DPA) karena Plh,” katanya.

Baca Juga  Maek Bako Gagal: DPRD Belu Geram, Kadis Akui, PLH Sekda Bantah

Ditanya apakah Plh Sekda Belu bisa mengesahkan DPA OPD, Cypri menegaskan sangat bisa.

Pasalnya, tidak ada regulasi yang melarang Plh Sekda tidak bisa mengesahkan DPA.

“Sebenarnya tidak ada regulasi yang melarang. Sesungguhnya bisa disahkan, karena tidak ada aturan yang melarang. Saya belum temukan aturan yang melarang Plh tandatangan DPA itu,” imbuhnya

Cypri Temu sekali lagi menambahkan dengan sekali lagi meminta Pemerintah untuk belajar Permendagri tentang penunjukan atau penetapan penjabat Sekda.

“Saya minta kepada Pemda untuk belajar Permendagri 91 tahun 2019 pasal 4. Penjabat itu Gubernur menunjuk dari propinsi, bukan kita antar nama, salah kita tunggu sampai mabok orang tidak kasi nama itu (Sekda tidak ditetapkan-red),” tutup Cypri.

Diberitakan sebelumnya, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Belu tengah lowong pasca masa pengabdian Petrus Bere sebagai Aparatur Sipil Negara-ASN berakhir (Pensiun) dan masa jabatan sebagai Sekda berakhir Desember 2019 lalu.

Saat ini, Jabatan Sekda Belu diisi Kepala BPKAD Belu, Marsel Mau Meta sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Marsel Mau Meta dilantik sebagai Plh. Sekda Belu oleh Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan, Selasa (31/12/2019).

Baca Juga  Esok, LPMTI dan Kodim Belu Gelar Seminar Keutuhan NKRI

Berdasarkan regulasi, masa jabatan Plh Sekda hanya untuk lima hari dan selanjutnya ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) selama tiga bulan hingga penetapan Sekda defenitif.

Bupati Belu, Willybrodus Lay ketika dikonfirmasi terkait jabatan Sekda baik Plt maupun Sekda Defenitif mengatakan, selaku Bupati ia telah menajukan nama Plt Sekda Belu ke Gubernur NTT.

Nama Plt yang diajukan menurut Bupati Lay hanya satu orang yakni Marsel Mau Meta yang saat ini menjabat Plh Sekda Belu.

Bupati Lay mengaku, pengajuan nama Marsel Mau Meta sebagai Plt Sekda itu sudah disetujui oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Untuk Plt Sekda saya sudah usul satu nama, Pak Marsel Mau Meta ke Gubernur dan disetujui untuk menjabat Plt Sekda,” ungkap Bupati Lay kepada wartawan usai memimpin rapat evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2019 di aula lantai I kantor Bupati Belu, Rabu (15/01/2020).

Sementara untuk jabatan defenitif Sekda Belu jelas Bupati, pihaknya sudah melaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selanjutnya, pihak BKN akan memproses sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada.

“Sekda defenitif itu sementara dalam proses, kita usulkan ke BKN, ya kalau tidak salah yang melakukan fit and proper test dari BKN. Kita menyampaikan ke BKN bahwa di Belu Sekda lagi kosong, nanti BKN yang proses semua melalui lelang, jadi semua boleh ikut,” terang Bupati.

Baca Juga  AKD DPRD Belu, Benny Manek Pimpin Komisi I

Dari proses di BKN nanti tambah Bupati Lay akan menghasil tiga nama kemudian akan direkomendasikan ke Gubernur lalu Gubernur yang menentukan.

Ditanya selaku Kepala Daerah (Bupati), siapa sosok Sekda yang direkomendasi untuk menjabat Sekda defenitif, Bupati mengaku, sosok yang tepat untuk menjabat Sekda Belu harus memahami budaya belu dan mampu membangun kerjasama dengan semua pihak.

“Kalau rekomendasi dari saya jelas, dari saya orang yang mengerti budaya belu dan bisa bekerjasama dengan semua. Kenapa harus mengerti budaya belu, karena kita juga harus mengurus masyarakat adat. Mengerti budaya bukan saja orang asli belu, kalau dari tempat lain tapi bisa mengerti budaya belu saya kira bisa,” jawab Bupati Lay.

[A-01/Gin]

121

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: